Laman

Kamis, 26 April 2012

Teknologi Pemerintahan

Deskripsikan pendapat anda mengenai tantangan dan peluang implementasi teknologi informasi dalam upaya mewujudkan good governance di Indonesia?

19 komentar:

Anonim mengatakan...

NAMA : Reza Nurmawan
NPM : 41153010100040

tantangan bagi pemerintah yaitu akan selalu mengalami perubahan serta desakan dari masyarakat akan perubahan dibidang teknologi guna menuju good government...disisi lain peluang yang didapat mungkin sama halnya dengan tantangan,namun dalam peluang untuk melaksanakan good government harus didukung pula denagn sikap yang bijaksana dari masyarakat untuk bertindak modern dalam melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah.

DWI WANDA RESDIANSYAH mengatakan...

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah semakin luas khususnya penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penggunaan TI ini tidak lagi terbatas pada bidang-bidang tertentu, melainkan juga telah meluas pada bidang-bidang lain seperti bidang penelitian dan pengembangan (litbang), pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial, perdagangan, dan sebagainya. Pendayagunaan TI semakin menjanjikan efisiensi karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Dengan adanya manfaat dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan TI ini maka teknologi informasi ini juga telah menjadi suatu pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance).
tantangan yang akan di hadapi tidak akan ada pemerataan penggunaan teknologi terhadap masyarakat dikarenakan tidak semua sektor dan dapat mengoprasikan sistem informasi berbasis teknologi dan merubah sikap,perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi pemerintah peluang implmentasi teknologi terhadap upaya mewujudkan good governance cukup berpeluang dikarenakan dijaman yang serba digital dan masyarakat yang sangat melek akan teknologi peran pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jauh lebih di maximalkan penggunaan teknologi untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang nyaman,cepat dan memuaskan penggunaan teknologi di pemerintahan dapat memantap koordinasi unit-unit antar lembaga pemerintah sehingga gteknologi dapat membantu mewujudkan good governance.
-__-

Anonim mengatakan...

nama : Desi Septiana
npm : 41153010090063

tantangan implementasi teknologi imformasi dalam mengupayakan good governance (tata pemerintahan yang baik) masih sulit untuk mengalami perubahan dalam pandangan dan perprektif terkait dengan bagaimana manusia pembelajar melihat kehadiran TI yang cenderung kurang memahami dalam memproses dan menggunakan IPTEK yang telah berkembang luas. dengan berkembangnya IPTEK diseluruh dunia pemerintah memiliki peluang dalam implementasi untuk good governance yang mana dijaman yang serba canggir dengan pelayanan publik yang serba instan, cepat, mudah dan tidak memakan waktu lama, sehingga untuk menuju good governance lebih leluasa.

Anonim mengatakan...

nama : yossy meri rahmadiana
npm : 41153010090019

penggunaan teknologi informasi mendukung penerapan good governace, jika menggunakan pemahaman awam, teknologi informasi tidak lebih dari sekedar alat yang dibuat untuk memudahkan manusia dalam berkarya. teknologi informasi memiliki kegunaan yang luaas dan hampir tidak terbatas karena hampir semua aspek kehidupan manusia dapat difasilitasi dengan teknologi informasi. apabila dibuat relasi teknologi informasi dan governace,bagaimana teknologi informasi digunakan secara benar dalam setiap proses kebijakan yang meliputi perancangan, pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi suatu peraturan. tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan teknologi informasi guna mewujudkan good governance yaitu pengelolaan informasi dengan kualitas dan keamanan pengelolaan, sosialisai teknologi informasi kepada masyarakat melalui proses pemdidikan, penerapan teknologi informasi pasti akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. oleh karena itu, pemerintah harus membuat suatu kebijakan dan peraturan yang jelas dalam penggunaan teknologi informasi.

Anonim mengatakan...

welif purusiah
41153010090012


Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

tatangan yang dihadapi dalam menerapakan teknology informasi dalam institusi pemerintahan untuk mewujudkan goog governace di indonesia, mengenai sumber daya, fasilitas (sarana prasarana), sitem dan peraturan.

Anonim mengatakan...

Nama : Usman.k
Npm : 41153010090027
Tantangan pemerintah dalam mengimplementasikan tekhnologi informasi dalam upaya mewujudkan good gonernance di Indonesia adalah dari segi pengadaan financial yang mesti diselaraskan dengan anggaran dari pemerintah. Apabila hal tersebut telah terealisasikan tantangan lebih besar yang dihadapi pemerintah yaitu pengadaan system tekhnologi informasi yang efektif dan efesien bagi publik termasuk sosialisasi mengenai procedure operasional yang baik kepada masyarakat, selain itu peningkatan sumber daya manusia dari segi maintenance yang harus bisa lebih mengimprove tekhnologi yang di dapat dari luar.
Peluang besar dimiliki pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan tekhnologi informasi global, dengan banyaknya Negara bertekhnologi maju yang berelasi dengan pemerintah. Banyaknya jumlah masyarakat yang familiar dengan tekhnologi informasi menjadi peluang tersendiri dalam mensosialisasikan system tekhnologi informasi yang akan diterapkan pemerintah.

Anonim mengatakan...

Nama : Zulfichar Kurniadi
NPM : 41153010090060
Good governance dapat diartikan sebagai tata cara pemerintahan yang baik agar bagaimana sebuah kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada guna pembangunan masyarakat dan good governance tidak dapat terlepas dari birokrasi. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mereformasi birokrasi Indonesia agar cita-cita dari good governance dapat terwujud.
Dalam pelaksanaan birokrasi guna mewujudkan good governance, pemerintah perlu menggunakan sistem informasi yang baik dengan penerapan teknologi pemerintahan yang baik pula. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, peluang pemerintah untuk mewujudkan good governance sangatlah besar. Dengan teknologi informasi pemerintah dapat memangkas meja-meja birokrasi yang dianggap tidak perlu dan meminimalisir pengeluaran APBN untuk penggajian pegawai. Pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, tepat dan murah. Informasi yang disampaikanpun akan lebih mudah dan merata diterima oleh masyarakat. Selain itu, teknologi pemerintahan juga akan lebih memantapkan koordinasi antara instansi-instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Maka bukan tidak mungkin efisiensi dan efektivitas dalam tata laksana pemerintahan yang merupakan unsur dari good governance akan terwujud.
Di sisi lain, terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan teknologi ini. Antara lain kesiapan Sumber Daya Manusia (Pegawai) sebagai operator dalam menggunakan teknologi. Sumber Daya Keuangan yang pastinya akan digunakan sebagai biaya operasional alat-alat teknologi pemerintahan. Kematangan Sistem Informasi dan Jaringan yang ada untuk memantapkan koordinasi yang tidak dapat dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab. Juga kesiapan masyarakat dalam penerepan kebijakan teknologi pemerintah, karena kita ketahui masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti teknologi.

Anonim mengatakan...

Nama:Sri Nurjanah
NPM:41153010100009
tantangan utama dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk mewujudkan good government di indonesia adalah terletak pada kemampuan dan kesiapan managemen serta para actor (pelaku) masih adanya kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan-jaringan informasi.
Apabila tantangan-tantangan yang diatas dapat diatasi maka akan memberikan peluang pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tidak memerlukan pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan penyedia pelayanan publik dengan demikian pelaksanaan layanan publik akan lebih efisien dan efektif .

Anonim mengatakan...

Nama : Muhamad Dafik
NPM : 41153010090008

- tantangan terbesar tekhnologi informasi dalam melaksanakan good governance adalah menumbukan minat masyarakat khususnya masyarakat yang berfikir apatis terhadap berjalannya pemerintahan.

peluang implementasi tekhnologi informasi dalam upaya good governance adalah :

1. masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang akan atau telah disusun oleh pemerintah.
2. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan percepatan pelayanan publik, selain membuka kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengkritisi keputusan politik di negara ini.

Anonim mengatakan...

Nama : Anggit Maradewi
NPM : 41153010090014

Teknologi informasi sangat berperan dalam mewujudkan good govermance dengan adanya teknologi informasi pemerintah dapat dengan mudah dan mempercepat dalam merealisasikan good govermance ( pemerintahan yang baik ). Dengan pemanfaatan teknologi informasi ini pemerintah dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, efesiensi, dan kesejahteraan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan pemerintah dan pemerintah juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan mudah sehingga pelayanan publik bagi masyarakat di capai dengan baik. Tantangan pemerintah dalam mewujudkan good govermance dalam implementasi teknologi adalah kurang meratanya pengetahuan tentang penggunaan teknologi sehingga masih banyak masyarakat Indonesia yang masih tabu tentang teknologi Informasi dalam hal ini pemerintah harus cepat tanggap dalam perealisasian pemerataan tentang pentingnya teknolgi kepada masyarakat apalagi dengan zaman globalisasi sekarang yang menuntut kita untuk lebih tanngap lagi dalam persaingan global ini. Dan selain itu juga pemerintah juga harus dapat memanfaatkan teknologi informasi ini dengan baik, dengan cara memperbaharui informasi – informasi yang terbaru sehinngga masyarakat dapat mengetahui perkembangan pemerintahan sekarang karena masih banyak departemen – departemen dan instansi pemerintah yang kurang memanfaatkan fasilitas ini,

Anonim mengatakan...

Keberadaan e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya manusia disetiap pelayanan publik. Tidak tertutup kemungkinan akan meruyaknya kekhawatiranyang disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dinilai tidak memiliki kesediaan dan kemampuan generik untuk menjalankan e-government akan berhadapan dengan dua resiko; diberhentikan (retrenchment) atau menjadi pelatihan dalam rangka membentuk kompetensi lunak (soft compentencies) dan keterampilan kerjaserta mengintegrasikan diri kedalam struktur informasi yang baru.

Anonim mengatakan...

NAMA:M IQBAL RAMADHAN
NPM :41153010090033

Keberadaan e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya manusia disetiap pelayanan publik. Tidak tertutup kemungkinan akan meruyaknya kekhawatiranyang disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dinilai tidak memiliki kesediaan dan kemampuan generik untuk menjalankan e-government akan berhadapan dengan dua resiko; diberhentikan (retrenchment) atau menjadi pelatihan dalam rangka membentuk kompetensi lunak (soft compentencies) dan keterampilan kerjaserta mengintegrasikan diri kedalam struktur informasi yang baru.

Anonim mengatakan...

NAMA : RABIAH U.M NAZLA
NPM : 41153010100055

Good Governance merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, amanah, dan bertanggng jawab. Inti pokoknya adalah bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan suatu bangsa. Peranan pemerintah yang diharapkan adalah menyelenggarakan berbagai otoritas dengan cara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya secara demokratis, adil, transparan partisipatif dan kemitraan.
Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah yang selama ini mendapat tempat pemerintah yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang evektif dari Good Governence di Indonesia.

Anonim mengatakan...

NAMA : DINA AJIZAH
NPM : 41153010100017

Good governance adalah suatu proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat (the process in which we solve our problem collectively and meet the society needs)(menurut Osborn dan Gaebler(1992:24)). Dalam mewujudkan good governance merupakan hal yang tidak mudah. Namun dengan teknologi informasi mungkin good governance akan dapat dengan mudah diwujudkan. Akan tetapi dalam mengimplementasikan teknologi informasi itu sendiri terdapat kendala yang bisa menghambat pengimplementasiannya. Adapun hambatan dalam pengimplementasikan teknologi informasi guna mewujudkan good governance adalah :
1. aspek hukum (legalitas, proses, produk dan distribusi E-Gov)
2. keamanan (hak cipta, cybercrime)
3. aspek sosial (smart communities)
4. aspek budaya (budaya teknologi)
5. cyberdemocracy (electronic suffrage, kemungkinan pemilu melalui internet)
6. public policy (taming the wild web, pengaman E-Gov)
7. universal access : spreading the web world wide (pengembangan E-Gov internasional)
hal-hal itu menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya kybernologi edisi ke-2 th. 2003,,

Governance melibatkan berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas negara atau pemerintah dan masyarakat atau non pemerintah. Masyarakat ini selanjutnya dapat dibagi lagi menjadi swasta dan rakyat. Unsur-unsur masyarakat ini dapat terdiri dari organisasi politik, LSM, organisasi profesi, dunia usaha / swasta, koperasi, individu bahkan lembaga-lembaga internasional. UNDP menyebutkan bahwa governance yang baik sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karenanya dalam menghadapi hambatan dalam proses mewujudkan good governance dapat dengan melalui kerjasama antara masyarakat, swasta dan pemerintah yang saling cooperative dan memiliki keterkaitan dan timbal balik yang baik maka hambatan-hambatan yang ada akan menjadi peluang untuk dapat mewujudkan implementasi teknologi pemerintah dalam mencapai good governance. salah satu pengimplementasian good governance itu dapat dengan merealisaskan dahulu E-goverment.

Anonim mengatakan...

Nama : Rini Rusdiyanti
NPM : 4115301090010
e-governance dapat didefinisikan sebagai penyampaian pelayanan dan informasi dari pemerintah kepada publik menggunakan sarana elektronik. pendayagunaan e-goverment merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.
tantangan teknologi informasi antara lain, masalah kearsipan, dimana agar penerapan e-goverment dapat efisien dan efektif serta transparan, maka masalah pendokumentasian harus diperbaiki, karena diperlukan satu data-base yang bersentral, misalnya dalm pembuatan KTP.

Anonim mengatakan...

Nama: belina
NPM : 41153010100023

Tantangan penerapan e-goverment dapat dilihat misalnya dari hasil pengamatan yang dilakukan kementrian komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah daerah masih berada pada tingkat persiapan (pertama).
Dengan melihat kondisi diatas, maka tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana meningkatkan penerapan good governent dimasa yang akan datang menjadi lebih memadai sehingga tidak memungkinkan lagi adanya tahapan pelayanan publik.

Anonim mengatakan...

IRWAN SETIAWAN .
41153010100002 .
1.*Teknologi adalah adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan atau dapat pula diterjemahkan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yg diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
* Teknologi informasi :istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video.
2.*manfaat bagi pemerintah.
-Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien,
-Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
-informasi dapat di cari dan diperoleh dmn saja dan kapan saja.
*manfaat bagi masyarakat .
-pelaksanaan pekerjaan lebih cepat
-dapat berkomunikasi dmn saja dam lapan saja .
-dapat menyampaikan informasi secara cepat dan mudah .
*Mengapa pemerintah harus adaftif terhadap teknologi:
Karna penguasaan teknologi merupakan bagian dari pemerintahan yang baik dan bersih.serta Agar teknologi bisa menjadi salah satu perantara untuk mewujudkan good governance .tapi perlu di sadari bahwa Hubungan antara TI dan good governance sertaimplikasi yang dihasilkan dari hubungan tersebut relatif belum banyakterdefinisikan.
3.Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “cybercrime” atau kejahatan mayantara.

Anonim mengatakan...

Nama : Rindy Febrianti Antika
NPM : 41153010090004
keberadaan e-goverment dalam konteks indonesia sangat diperlukan karena sejumlah pertimbangan terkait adanya tuntunan akan terbentuknya kepemerintahan yang besih,transparan,dan mampu menjawab tuntunan perubahan secara lebih efektif.mealui e-goverment diharapkan akan meningkatkan efisiensi,efektifitas dan percepatan perubahan publik selain membuka kesempatan yang semakin luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendiskusikan,mengkritisi,dan menganalisis keputusan politik dan tindakan administrasi publik.kemajuan teknologi informasi melalui internet telah membuka kesempatan yang semakin luas hubungan antara politik,dan tindakan administrasi publik.Kemajuan teknologiinformasi melalui internet telah membuka kesempatan semakin luas hubungan antara politik,birokrasi dan masyarakat.masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik.Penerapan e-goverment di indonesia selama ini bisa dikatakan masih cukup tertinggal dibanding sejumlah negara lain.Hal ini ditandai dengan mayoritas situs pemerintahan yang berada dalam tahapan web presence sementara sebagian kecil lainnya mulai memasuki fase interaksi dan belum satupun lembaga yang menerapkan e-goverment sampai tahapan transaksi dan transformasi.

obat penyakit migren mengatakan...

ijin menyimak ya, salam sehat.
terima kasih sukses terussss..

Peta Visitor

Free Kicks Game